Kadis Disperkimtan : Syarat Program RUTILAHU Tidak Perlu Sertifikat Tanah

by

jakasampurna.com – Pada saat acara “Konsultasi Pembangunan Antara Masyarakat Dengan Pimpinan Daerah Kota Bekasi Tahun 2017” yang diselenggarakan di Kecamatan Bekasi Barat pada 7 Nov 2017, Kepala Dinas DISPERKIMTAN (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan) Kota Bekasi Bp. Dr. Dadang Ginanjar Samsupraja, M.AP, menyampaikab beberapa hal penting terkait RPKPT ( Rencana Pembangunan Kawan Permukiman Prioritas)

Indikator Rencana Pembangunan Kawan Permukiman Prioritas itu ada beberapa kegiatan, yaitu

Program Penataan Kawasan Kumuh, yang meliputi :

  • Jalan lingkungan
  • Drainase lingkungan
  • Penangan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni)

Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

  •  Program ini lebih fokus dijalan-jalan lingkungan

Hasil mapping di 2016 dan telah disyahkan hasil mapping ini oleh Walikota Bekasi Bp Rahmat Effendi, bahwa dikota Bekasi ada 112 titik kumuh yang berdiri diatas lahan hampir 443 Hektar

Baca Juga : Isyu Penting Yang Dibahas Dalam Konsultasi Antara Masyarakat Dengan Pimpinan Kota Bekasi

Dan ini adalah program prioritas, dimana pemerintah Kota Bekasi harus bisa segera menangani.

Khusus di Daerah Bekasi Barat dan Bekasi Selatan, yang sedang giat dilaksanakan adalah penanganan RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni).

RUTILAHU ini ada program dari DISPERKIMTAN ada juga yang dari P3BK (Program Pembangunan Partisipasif Berbasis Komunitas)

Program dari DISPERKIMTAN ada sekitar 560 RUTILAHU yang sedang difokuskan hingga Desember 2017, dari total 3600 an RUTILAHU yang terdata di Kota Bekasi.

Ini tidak termasuk RUTILAHU belum terdata, katanya.

Dari target 560 RUTILAHU yang harus diselesaikan hingga Desember 2017 itu telah dibagi di tiap Kelurahan sebanyak 10 RUTILAHU, sementara hingga kini yang 4 sudah selesai dan yang 6 sedang akan dilaksanakan.

Hal yang sangat penting juga disampaikan oleh Kadis adalah :

“Untuk mengusulkan RUTILAHU ini TIDAK PERLU MEMILIKI SERTIFIKAT, yang penting milik dan ditinggali yang bersangkutan kemudian ditandatangani ketua RT/RW, sudah bisa diusulkan”

Penataan kawasan kumuh ini harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah Kota Bekasi.

Disebutkan oleh Kadis Disperkimtan, di Bekasi Barat saja ada sekitar 128 RUTILAHU yang harus diperhatikan, sementara saat ini baru di fokuskan pada 50 RUTILAHU dari 128 RUTILAHU.

Baca Juga : Kisah Haru Kartu Sehat, “Aku Makan Sisa Makanan Kakek Yang Disediakan Rumah Sakit”

Penyelesain 50 RUTILAHU tersebut dibagi untuk 5 Kelurahan di Bekasi Barat, sebagai berikut :

  • Kelurahan Jakasampurna 10 RUTILAHU
  • Kelurahan Kranji 10 RUTILAHU
  • Kelurahan Bintara 10 RUTILAHU
  • Kelurahan Bintara Jaya 10 RUTILAHU
  • Kelurahan Kota Baru 10 RUTILAHU

Artinya, di Bekasi Barat saja masih ada sekitar 78 RUTILAHU lagi yang harus diselesaikan.

Kadis Disperkimtan juga menambahkan, itu harus dicek kembali jangan sampai ada yang terlewat lagi di tahung anggaran 2018 mendatang.

Menurut Kadis, berdasarkan Kemen PUPR anggaran untuk satu RUTILAHU antara Rp. 18.000.000 – Rp. 20.000.000. Anggaran tersebut untuk menangani Atap, Lantai dan Dinding (ALADIN). (Ting)

Pidato Kepala DISPERKIMTAN (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan) Kota Bekasi Bp. Dr. Dadang Ginanjar Samsupraja, M.AP




One thought on “Kadis Disperkimtan : Syarat Program RUTILAHU Tidak Perlu Sertifikat Tanah

Comments are closed.